BERITA

DPR Jelaskan Alasan Netflix dan Lainnya Belum diatur dalam UU Penyiaran

Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akhirnya buka suara tentang adanya permintaan oleh sejumlah pihak yang dianggap berkepentingan untuk mengatur netflix dan juga platform streaming lainnya dalam undang-undang. DPR menyatakan bahwa penyedia konten togel online seperti misalnya YouTube dan juga Netflix belum diatur dalam undang-undang penyiaran karena masuk ke dalam kategori media konvergen.

 

DPR: YouTube dan Netflix Masuk ke Media Konvergen

Anggota Komisi 1 DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, berkata bahwa isi dari YouTube dan juga Netflix adalah penyiaran namun memiliki bentuk frekuensi telekomunikasi. “Netflix dan YouTube ini masuk ke dalam Cluster konvergensi. bentuknya frekuensi telekomunikasi, isinya penyiaran, yang memang baru akan mau diatur dalam RUU penyiaran yang baru,” kata Bobby dilansir dari CNN Indonesia hari Sabtu (30/5) lalu.

 

Bobby juga menjelaskan bahwa sekarang ini DPR sedang menggodok revisi UU penyiaran supaya bisa mengatur layanan streaming OTT seperti misalnya YouTube sampai dengan Netflix. dirinya juga menambahkan bahwa layanan-layanan OOTDmesti diatur dalam undang-undang supaya ada pengawasan konten tidak dapat menjadi target pajak.

 

“Utamanya adalah dalam pasal UU penyiaran, siaran yang dilakukan entitas di Indonesia, sedangkan YouTube dan juga Netflix ini belum ada (di Indonesia),” lanjutnya.

 

Bobby juga berkata bahwa karena aturan OOT ini masih abu-abu alias tidak begitu jelas maka komisi penyiaran Indonesia (KPI) tidak memiliki wewenang untuk  mengawasi konten yang ada di YouTube maupun di Netflix.

 

Akhirnya pemerintah bersikeras untuk mengejar pajak dari pembentukan Badan Usaha tetap (BUT). PP NO. 8 Tahun 2019 soal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kemudian  mewajibkan Netflix untuk memiliki BUT di Indonesia. Skan tetapi sampai dengan sekarang ini netflix pasalnya belum memiliki BUT. Sedangkan untuk YouTube yang merupakan anak usaha dari Google sudah memiliki BUT di Indonesia.

 

“KPI saja tidak bisa masuk mengawasi konten netflix dan juga YouTube. kementerian keuangan juga sampai hari ini belum bisa mengenakan pajak Netflix, padahal media langganan berbayar,” ujarnya lagi.

 

DPR Kebut Revisi RUU Penyiaran

Di tengah ketidakpastian yang sekarang ini masih terjadi, dua stasiun televisi swasta yaitu RCTI dan iNews, mengajukan permohonan uji materi pada undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua stasiun televisi swasta tersebut menilai ada perbedaan perlakuan terhadap YouTube dan juga netflix dengan televisi konvensional. Akhirnya DPR menyatakan bahwa mereka langsung menggenjot pembahasan revisi UU penyiaran supaya bisa diselesaikan pada tahun ini.

 

“Bagi saya gugatan dari MNC Group bakal selesai jika revisi UU penyiaran diselesaikan. targetnya 2020 selesai,” ungkap Muhammad Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem.

 

Muhammad Farhan menyatakan bahwa pihaknya sekarang ini sedang menggodok revisi undang-undang Nomor 32 tahun 2002 soal penyiaran supaya bisa ke  rampung di tahun ini. dirinya juga melontarkan bahwa untuk merespons uji materi yang diajukan oleh RCTI pada UU penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penyedia konten digital seperti misalnya YouTube dan Netflix.

 

Tak lupa ia menegaskan bahwa dengan sendirinya gugatan uji materi yang ditayangkan oleh RCTI ke MK tersebut bakal berakhir jika revisi UU tentang penyiaran bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

 

Komisi I DPR sekarang ini memang sedang sibuk untuk terus menggodok Revisi UU penyiaran. RUU penyiaran sendiri pasalnya sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020 di DPR bersama dengan 49 RUU yang lainnya.